AirNav: Menerbangkan Balon Udara Secara Liar Diganjar Rp500juta

Direktur Utama AirNav Indonesia, M. Pramintohadi Sukarno mengingatkan kepada para pelaku penerbangan balon udara secara liar bahwa mereka dapat diganjar sanksi hukum yang tegas karena tindakan tersebut sangat mengancam keselamatan penerbangan.

“Aparat penegak hukum bisa memberikan sanksi pidana bagi pihak-pihak yang mengancam keselamatan penerbangan sesuai dengan yang diatur di dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan,” ujar Pramintohadi, Senin (25/5/2020).

Dia menjelasan, Pasal 411 dalam aturan tersebut menyatakan bahwa terdapat ancaman pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp500juta.

Meski demikian, Pramintohadi mengatakan, terdapat aturan yang harus dipatuhi dalam menerbangkan balon udara ditambatkan atau diikat dengan tali. Hal itu dijelaskan di dalam PM 40 Tahun 2018 tentang penggunaan balon udara pada kegiatan budaya masyarakat.

Namun, beberapa pemerintah daerah bahkan saat ini sudah melarang penerbangan balon udara yang ditambatkan, karena kondisi pandemi COVID-19 dan upaya untuk mengimplementasikan prinsip penjarakan fisik (physical distancing) antarindividu.

Baca Juga: AirNav Pantau Terus Ruang Udara dari Gangguan Balon Udara

Pemerintah Kabupaten Wonosobo misalnya, melalui Surat Pemerintah Kabupaten Wonosobo Nomor: 130/155/2020 yang diterbitkan 11 Mei 2020 telah melarang penerbangan balon udara tradisional dalam pencegahan penyebaran COVID-19 serta menjaga keamanan dan keselamatan penerbangan.

“Keselamatan penerbangan tidak akan dapat terwujud tanpa peran aktif seluruh elemen masyarakat termasuk para pegiat balon udara tradisional,” ucapnya.

Pramintahadi menyebutkan, AirNav Indonesia hingga saat ini belum mendapatkan laporan dari pilot yang menyatakan melihat balon udara di area ruang udara tersebut.