​TNI Ajak Badan Usaha Strategis Perkuat Industri Pertahanan

Industri pertahanan dalam negeri didorong untuk terus dibangun dan dikembangkan agar lebih maju lagi. Untuk itu, TNI sebagai pengguna alat utama sistem senjata (alutsista) yang dihasilkan industri pertahanan terus mendorong badan usaha strategis untuk menghasilkan produk-produk yang aman dan nyaman.

“Kita dorong agar industri pertahanan lebih maju lagi. Semua kementerian harus lihat agar investor bisa masuk. Begitu juga PT PAL (Indonesia), Pindad, PTDI (PT Dirgantara Indonesia) agar membuat alutsista yang bisa dipakai TNI dengan aman nyaman,” kata Ryamizard Ryacudu, Menteri Pertahanan, pada Rapat Pimpinan (Rapim) Kementerian Pertahanan (Kemhan) Tahun 2018 di Jakarta, Kamis (11/1/2018).

Menurut Menhan, jika alutsista produksi dalam negeri yang digunakan TNI itu bagus, bisa dibeli juga oleh pihak lain sehingga dapat menambah nilai ekonomi bangsa. “Di negara-negara besar, pertumbuhan ekonominya itu ditopang oleh industri pertahanannya,” ujarnya.

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menambahkan, kita membangun kekuatan TNI dengan memperkuat industri pertahanan dalam negeri. “Kita ajak BUMN strategis untuk itu atau lewat TOT (transfer of technology) dengan industri luar negeri. Kita ajak untuk membuat alutsista yang bisa digunakan untuk tiga matra TNI,” ucapnya.

Rapim Kemhan 2018 mengusung tema “Memperkuat Sinergitas Kelembagaan guna Mendukung Postur Pertahanan yang Tangguh melalui Profesionalisme TNI, Pengembangan Industri Pertahanan, serta Kekuatan Rakyat yang Memiliki Semangat Bela Negara”. Dari tema itu, Menhan mengatakan, loyalitas menjadi kunci untuk TNI dalam menjalankan tugas.

“Semua hukum aturan yang ada harus dilaksanakan dan TNI kembali ke jati diri berdasarkan sumpah prajurit yang dilandasi Pancasila dan UUD 1945,” tutur Ryamizard.
Ditambahkan Menhan, “Alat pemersatu bangsa yang paling solid adalah TNI. Maka kita harus bersatu dulu. Bagainana masyarakat bisa bersatu kalau TNI tidak bersatu?”

Panglima TNI pun menegaskan bahwa TNI tetap sejalan dengan kebijakan profesionalisme dan kesejahteraan prajurit. “Untuk profesionalisme, kita tingkatkan kemampuan prajurit lewat pendidikan dan latihan. Sementara untuk kesejahteraaan, kita bangun 7.000 rumah dinas. Di mana prajurit bertugas harus ada tempat tinggal yang layak,” ujarnya.